Oleh Toto Izul Fatah*
ORBITBARU.COM – Program sebesar Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan dana triliunan rupiah tidak boleh hanya dibangun dengan semangat dan niat baik.
Ia harus ditopang oleh tata kelola yang jelas, komunikasi publik yang terbuka, serta penanggung jawab yang berani berdiri di depan ketika masalah datang.
Sayangnya, yang terjadi hari ini justru terkesan sebaliknya. KDMP seperti program besar yang dibiarkan berjalan sendirian.
Ketika muncul masalah di lapangan, publik seperti kesulitan mencari siapa yang paling bertanggung jawab.
Ketika muncul kritik soal lokasi pembangunan koperasi yang dianggap tidak strategis, jauh dari warga, bahkan ada yang dipersoalkan karena berada di tempat yang tidak layak, penjelasan pemerintah terasa lambat dan tidak memadai.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono pernah menanggapi kritik tentang lokasi bermasalah dan menyebut jumlahnya kecil dibanding target pembangunan besar KDMP.
Sebuah jawaban yang terkesan menyederhanakan, bahkan menyepelekan untuk program sebesar KDMP dengan biaya triliunan.
Ini bukan hanya tentang kuantitas masalah. Ini tentang pentingnya pemerintah mampu menjawab kegelisahan publik yang lebih mendasar.
Apakah program ini benar-benar dirancang dengan kajian sosial, ekonomi, dan partisipasi desa yang matang?
Puncak keprihatinan publik terjadi ketika lima calon manajer KDMP/KNMP dilaporkan meninggal dunia sewaktu mengikuti pelatihan bela negara dan manajerial yang sebelumnya disebut sebagai latihan dasar militer.
Kementerian Pertahanan sendiri menyampaikan duka meninggalnya lima peserta program SPPI KDKMP/KNMP 2026.
Setelah itu, Kementerian Pertahanan memastikan tidak ada lagi latihan dengan senjata atau taktik militer, dan pelatihan diarahkan pada nasionalisme, kedisiplinan, kepemimpinan, serta kerja sama tim.
Pertanyaannya, mengapa perubahan itu baru diambil setelah ada korban jiwa?
Mengapa calon manajer koperasi harus masuk dalam pola pelatihan yang berbau militer?
Bukankah yang paling dibutuhkan seorang manajer koperasi adalah kemampuan membaca pasar desa, mengelola stok, membuat pembukuan, memahami rantai pasok, menjaga transparansi keuangan, dan membangun kepercayaan anggota?
Disiplin memang penting. Wawasan kebangsaan juga penting. Tetapi koperasi bukan barak. Manajer koperasi bukan pasukan tempur. Desa membutuhkan penggerak ekonomi, bukan simbol gagah-gagahan yang kehilangan relevansi dengan kebutuhan lapangan.
Yang lebih memprihatinkan, dalam situasi sebesar ini, KDMP tampak tidak memiliki wajah komunikasi publik yang jelas. Tidak ada juru bicara aktif yang setiap hari menjelaskan perkembangan program.
Menteri Koperasi sebagai penanggung jawab legal program tidak terlihat cukup aktif menjadi penjelas utama.
Menteri Pertahanan, yang terlibat dalam akselerasi melalui pengerahan unsur TNI, juga baru terdengar kuat setelah muncul korban.
Bandingkan dengan Program MBG. Terlepas dari banyaknya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya, program itu masih memiliki struktur komunikasi yang relatif lebih terlihat.
Ada kepala badan, para wakil, bahkan juru bicara yang tampil menjelaskan perkembangan, menjawab kritik, dan membela program. Meskipun, mungkin saja tidak puas atas kualitas jawabannya.
KDMP berbeda. Program ini seperti anak politik yang lahir ramai-ramai, tetapi ketika menangis, semua orang seperti pura-pura tidak mendengar. Saat ada masalah, tidak jelas siapa pengasuhnya.
Bila sebuah program belum jelas tata kelolanya, belum matang model bisnisnya, masih bermasalah dalam lokasi pembangunan, dan bahkan telah menelan korban jiwa dalam proses pelatihan calon pengelolanya, yang dibutuhkan bukan propaganda keberhasilan, melainkan jeda untuk evaluasi total.***
*Toto Izul Fatah ialah Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI LDI Denny JA dan Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat
Artikel opini tersebut tidak mewakili pandangan redaksi
