ORBITBARU.COM – Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda memperoleh sinyal positif dari fraksi di DPRD Jawa Barat.
Fraksi-fraksi akan melanjutkan usulan ini ke tahapan legislasi berikutnya yang akan diputuskan dalam audiensi antara Komisi I dan akademisi, budayawan, serta sejarawan Sunda di Bandung.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati mengungkapkan mayoritas fraksi, seperti PDI Perjuangan, Demokrat, PKB, PKS, PAN, Golkar, dan PPP, menyetujuinya.
Fraksi Gerindra dan Nasdem menyatakan akan mengikuti proses yang berjalan.
Rahmat menjelaskan bahwa meskipun perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda sudah dibahas beberapa kali, tetapi baru pada pertemuan kali ini seluruh perwakilan fraksi hadir secara lengkap dan menyampaikan sikap politik resmi.
Langkah selanjutnya, kata dia, akan bergantung pada penyempurnaan naskah akademik dan keputusan pimpinan dewan, apakah akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) atau dikaji secara internal di Komisi I.
Perubahan nama provinsi wajib mengantongi persetujuan akhir dari pemerintah pusat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Identitas lokal
Selain itu, DPRD Jawa Barat juga mendorong penguatan identitas lokal dalam berbagai aspeknya.
Hal ini mencakup penamaan kawasan perumahan, tempat wisata, gedung, sampai penomoran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB).
“Termasuk calon Daerah Otonomi Baru jangan hanya menggunakan arah mata angin seperti Cirebon Barat atau Sukabumi Utara. Harus ada nama khas lokal yang mencerminkan identitas Sunda,” tegas Rahmat.
Payung hukum untuk kebijakan ini direncanakan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur.
Historis dan sosiologis
Guru Besar Universitas Padjadjaran, Ganjar Kurnia bagian dari tim pengkaji pengusul menekankan bahwa perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda memiliki nilai historis dan kultural yang mendalam.
Secara historis, wilayah Tatar Sunda mencakup area yang luas, mulai dari Banten, Jakarta, hingga Cipamali di perbatasan Jawa Tengah.
Ganjar menepis kekhawatiran mengenai kerumitan administrasi, seperti perubahan kop surat atau stempel, dengan mencontohkan keberhasilan perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar.
Menurutnya, perubahan nama ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan upaya membangkitkan etos kerja dan semangat masyarakat.
“Kalau berubah menjadi nama Sunda, ada etos dan keinginan bahwa sebagai orang Sunda harus lebih baik dari yang lain. Ini adalah upaya menyelamatkan identitas yang kian terpinggirkan,” ujar Ganjar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan telah menerima dan menelaah naskah akademik usulan perubahan nama Jawa Barat tersebut dari berbagai aspek, mulai dari filosofis hingga yuridis.
Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Barat, Faisal, menyebut kini menunggu arahan pimpinan daerah dan hasil kajian lanjutan dari Komisi I sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.***
Sumber antara
