Oleh Rosadi Jamani*
ORBITBARU.COM – “Aok am!” kata orang Ketapang, Kalimantan Barat. Benar adanya. Ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal China semakin ngelunjak dan songong di Ketapang. Tentara kita pun diserang.
Minggu, 14 Desember 2025 pukul 15.40 WIB, Ketapang tidak sedang diguyur hujan, tidak diguncang gempa, tidak pula sedang pesta adat. Yang runtuh sore itu adalah kewibawaan negara.
Di area tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri, Desa Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, empat TKA asal China menerbangkan drone dengan santai, seperti burung enggang tiruan yang lupa adat terbang di langit orang.
Langit Ketapang diperlakukan seperti halaman belakang proyek, bebas dipantau, bebas direkam, bebas diinjak-injak secara simbolik.
Ketika satu petugas pengamanan perusahaan dan lima anggota TNI Yonzipur 6/SD yang sedang berlatih LDS mengejar pilot drone itu, logika normal seharusnya berhenti lalu diklarifikasi. Namun, logika di Ketapang hari ini memang sudah lama ditambang sampai habis.
Sekitar 300 meter dari gerbang perusahaan, bukan dialog yang muncul, melainkan pasukan. Sebelas TKA lain tiba-tiba keluar, membawa senjata tajam, airsoft gun, dan alat setrum. Bukan alat kerja tambang. Bukan perlengkapan wisata. Tetapi perlengkapan konflik.
Akibatnya jelas dan telanjang, lima prajurit TNI diserang, satu mobil dan satu sepeda motor perusahaan dirusak. Di tanah sendiri, aparat negara diperlakukan seperti tamu liar. Kalau ini terjadi di negara lain, mungkin judulnya sudah “insiden serius terhadap kedaulatan”. Di sini, kita masih menyebutnya “kejadian”.
Data membuat kemarahan ini sah, rasional, dan elegan. Per Desember 2025, tercatat 364 TKA asal China bekerja di Kabupaten Ketapang. Bukan gosip. Bukan asumsi.
Hasil inspeksi mendadak Kementerian Ketenagakerjaan di kawasan industri Pagar Mentimun. Dari jumlah itu, ratusan diketahui tidak memakai visa kerja, melainkan visa C19 dan C20, visa kunjungan yang dipelintir fungsinya seperti hukum dipelintir maknanya.
Mereka juga tidak memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), syarat resmi yang seharusnya sakral. Salah satu perusahaan, PT Shandong Zhengtai Construction Indonesia, mempekerjakan sedikitnya 202 orang dari angka itu.
Ketapang ini punya Sungai Pawan yang mengalir pelan, tetapi pasti. Negara seharusnya belajar dari sungai, tenang di permukaan, kuat dalam arus. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pengawasan bocor, hukum lunak, dan ketika masalah meledak, semua pura-pura terkejut.
Insiden ini bahkan muncul setelah kecelakaan kerja yang menewaskan satu TKA bernama Wang Abao, yang juga bekerja tanpa dokumen RPTKA. Satu nyawa melayang, ratusan pelanggaran terbuka, tetapi sistem tetap berjalan seperti biasa.
Ketapang sekarang ini sering disebut “Morowali baru” di Kalimantan Barat. Data mendukung julukan itu, kawasan industri seluas sekitar 2.150 hektare, fokus smelter aluminium, energi, dan logistik, dengan investor utama dari negara China.
Di Morowali, kita sudah melihat pola, ribuan TKA, konflik sosial, isu lingkungan, ketimpangan. Di Ketapang, polanya mulai terbaca jelas, hanya kita masih berpura-pura buta huruf.
Secara makro, investasi memang masuk. Menurut laporan Kompas Mei 2025, pembangunan smelter dan hilirisasi bauksit mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang usaha pendukung, dan meningkatkan pendapatan daerah, meski angka pastinya tak transparan, tetapi data lain juga bicara.
Aktivitas tambang emas ilegal yang melibatkan warga negara asing asal China menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 957 miliar. Hampir satu triliun rupiah lenyap, sedangkan warga lokal masih berebut remah pekerjaan.
Ketapang ibarat durian montong. Kulitnya tebal, isinya mahal, tapi kalau dibelah sembarangan, baunya menusuk ke mana-mana. Negara terlalu sibuk memuji investasi, lupa menghitung harga sosial dan hukum.
Hukum dijadikan karpet tipis, bukan pagar besi. Jangan heran kalau publik marah. Ini bukan sentimen buta. Ini kemarahan yang punya tanggal, jam, lokasi, jumlah korban, angka TKA, nama perusahaan, dan nilai kerugian negara. Data lengkap. Amarah sah.
Jika negara terus pura-pura tenang, Sungai Pawan akan tetap mengalir, tetapi kepercayaan rakyat bisa kering selamanya.***
*Rosadi Jamani ialah Ketua SATUPENA Kalimantan Barat
