Oleh Rosadi Jamani*
ORBITBARU.COM – Kemarin kita sudah bejek anggota DPRD Padang Pariaman yang kunjungan kerja di tengah banyak orang yang meninggal karena bencana banjir di Sumatra Barat.
Ini lebih parah lagi, kepala daerah malah pergi umrah ketika 173 orang terbukur tanah longsor. Yok, kita berkenalan dengan Bupati Aceh Selatan, terserah kalian menggelarinya apa.
Namanya Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan. Ia lahir pada 9 Maret 1975 di Peulumat, Labuhanhaji Timur, tempat di mana warga dulu percaya, anak itu kelak jadi kebanggaan kampung.
Perjalanannya melejit dari pengusaha sukses, sarjana ekonomi, magister sosial, hingga Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan.
Tahun 2024 ia meraih 36,32 persen suara sah, cukup untuk mengantarkannya dilantik sebagai Bupati Aceh Selatan ke-21 pada 17 Februari 2025.
Waktu itu, banyak yang menyambutnya ibarat matahari baru, pemimpin muda yang katanya dekat dengan masyarakat, bijak, dan paham penderitaan warganya.
Namun, biografi yang awalnya penuh pujian perlahan berubah menjadi drama yang begitu epik dan menyakitkan.
Tragedi itu mencapai puncaknya pada Desember 2025, ketika Aceh digulung bencana tanda tangan. Data resmi per 1 Desember 2025 mencatat 173 orang meninggal, 204 hilang, 1.435 luka ringan, 403 luka berat, dan 443.001 jiwa mengungsi di 828 titik.
Aceh Selatan termasuk wilayah terdampak paling parah. Rumah hilang, tanah bergerak, sawah tertimbun lumpur, dan warga berlarian menyelamatkan diri. Di Cot Bayu, Trumon Tengah, kamera udara memperlihatkan seluruh permukiman tenggelam seperti desa yang dihapus dari peta.
Justru ketika genting itu, publik menemukan bab paling dramatis dari perjalanan Mirwan. Ia tidak ada di Aceh Selatan. Ia sedang memakai pakaian ihram di Mekah, Arab Saudi. Ia berangkat umrah 2 Desember 2025, tepat di tengah kekacauan yang menelan hidup warganya.
Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, pada 27 November 2025, Mirwan sempat mengirim surat resmi ke Pemerintah Aceh yang menyatakan bahwa Kabupaten Aceh Selatan tidak sanggup menangani bencana tanpa dukungan provinsi. Sebuah pengakuan resmi ketidakmampuan.
Tragisnya, surat itu justru menjadi batu yang menghantam marwahnya sendiri. Publik kemudian mengetahui, usai menyatakan “tidak sanggup”, ia malah pergi meninggalkan waranya yang masih berjibaku antara mati dan hidup.
Reaksi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf akrab disapa Mualem, meledak di hadapan publik.
Mualem menegaskan, seorang bupati yang “kabur” atau lari dari bencana sebaiknya mundur dari jabatannya.
“Pemimpin tidak boleh cengeng,” katanya tegas.
“Tidak boleh lari ketika rakyat sedang kesulitan.”
Sebuah sindiran yang menghantam tepat di jantung persoalan.
Apa artinya jabatan jika ketika rakyat menggigil di pengungsian, pemimpinnya justru berjalan tenang menuju Kakbah?
Pemerintah pusat pun terkejut. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan, hanya mengetahui keberangkatan Mirwan dari media.
Ia dengan bahasa diplomatis menyatakan, kementeriannya sangat menyayangkan tindakan tersebut. Ini ungkapan halus dari kemarahan resmi negara.
Di lapangan, warga Aceh Selatan menghadapi kenyataan pahit. Mereka menunggu pemimpin mereka di posko, tetapi yang datang hanyalah relawan, hujan, dan kabar, bupati mereka sedang ibadah di negeri jauh.
Foto-foto banjir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan betapa wilayah seperti Trumon Raya dan Bakongan Raya porak-poranda pada hari-hari Mirwan ada di Arab Saudi. Tanah retak, air belum surut, dan anak-anak duduk di terpal dingin menunggu bantuan.
Begitulah biografi seorang pemimpin yang awalnya ditinggikan setinggi langit lalu jatuh bukan karena musuh politik, bukan karena fitnah, tetapi karena keputusannya sendiri. Tidak ada yang lebih melukai rakyat dari ketika pemimpin mereka memilih pergi pada waktut rakyat menjerit meminta tolong.
Pada akhirnya, sejarah mencatat, di tengah 173 nyawa melayang, bupati mereka tidak hadir. Ia sedang berada jauh, bukan untuk warganya, tetapi hanya untuk dirinya sendiri.***
*Rosadi Jamani ialah Ketua SATUPENA Kalimantan Barat
